Jumlah kendaraan yang meningkat saat ini tidak didukung oleh jumlah ruas jalan yang dibangun yang mengakibatkan terjadinya kemacetan hampir diseluruh ruas jalan di Jabodetabek, hal tersebut didukung pula oleh perluasan pemukiman diluar ibukota Jakarta seperti di Tangerang, Bekasi, Bogor dan Depok yang menyebabkan terjadinya arus komuter dari luar Jakarta menuju ke Ibukota.
Pemerintah baik Pusat dan Daerah harus memutar otak untuk mengantisipasi kondisi tersebut diantaranya dengan dibangunnya busway di sejumlah ruas di ibukota yang tanpa disertai dengan pembangunan infrastruktur terlebih dahulu sehingga memperparah kondisi kemacetan diibukota Jakarta, ditambah lagi dengan pembangunan MRT (Mass Rapid Transportation) yang sampai saat ini belum jelas juntrungannya, selain itu sebelumnya Pemerintah Daerah juga memberlakukan sistem three in one di sejumlah jalan protokol di Jakarta hanya memindahkan titik kemacetan disejumlah jalan alternatif Jakarta.
Baru-baru ini Pemerintah akan merencanakan ERP atau penggunaan tiket untuk melewati jalan protokol di Jakarta seperti di Jalan Sudirman dan jalan Husni Thamrin, tentunya pengguna jalan harus membayar sejumlah uang tertentu untuk masuk kejalan tersebut.
Tahun dekade tahun 1990-an Pemerintah mulai merencanakan pembangunan jalan tol dalam kota setelah dianggap berhasil membangun ruas jalan tol Cawang – Priok, program ini dilanjutkan dengan membangun Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR) ruas Kp Rambutan – Lebak Bulus. Setelah jalan ini selesai seluruhnya pada tahun 2004 maka dilanjutkan sampai Cikunir yang diselesaikan pada bulan Agustus 2007. Pemerintah terus melanjutkan program tersebut dengan membuka ruas Jalan Tol penyangga ibukota dengan membuka Jalan Tol Ruas Cinere – Jagorawi, Ruas Depok – Antasari, Jagorawi – Cibitung dan sejumlah ruas jalan tol dalam kota.
Jalan Tol merupakan salah satu alternatif yang dinilai cukup layak untuk mengantisipasi ledakan arus komuter dari daerah penyangga pemukiman Jakarta, dan juga merupakan salah satu alternatif memajukan daerah sekitar yang dilalui oleh jalan tol karena membuka akses untuk wilayah yang dilalui jalan tersebut.
Saat ini Jalan Tol yang dibangun tersebut membutuhkan dana yang besar untuk membangun dan mengelolanya oleh karena itu, Pemerintah merasa program ini harus berhasil, tetapi karena keterbatasan dana Pemerintah mengundang para investor untuk menanamkan modal guna membangun jalan tol tersebut dengan perjanjian konsesi pengelolaan selama lebih dari 30 tahun kepada para investor.
PT. Translingkar Kita Jaya merupakan konsorsium dari 4 perusahaan di Indonesia terdiri dari PT. Transindo Karya Investama yang merupakan anak Perusahaan Kelompok Kompas Gramedia, PT. Waskita Karya, PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta dan PT. Kopnatel Jaya berhasil memenangkan tender pembangunan dan pengelolaan Jalan Tol Ruas Cinere – Jagorawi dari Pemerintah.
Semoga niat baik Pemerintah melalui PT. Translingkar Kita Jaya untuk membangun ruas tol tersebut senantiasa mendapatkan kelancaran guna memajukan wilayah regional pada khususnya dan Pemerintah pada umumnya, selain itu juga dapat memajukan Kota Depok dan sekitarnya dan memudahkan arus komuter dari wilayah sekitarnya menuju Ibukota kita tercinta ini.
Sebagai warga yang akan tergusur oleh Tol Cijago, saya hanya berharap agar pengorbanan yang kami berikan dihargai. berikan penggantian yang layak dengan juga memperhitungkan biaya immaterial yang sesungguhnya tidak akan pernah ternilai dengan uang. Jangan menetapkan harga secara sepihak. Karena Tol walau untuk kepentingan umum tapi sangat jelas ada unsur bisnisnya, terbukti investor berebut mendanai. Kami adalah korban dari perencanaan Kota yang tidak jelas.
BalasHapusWassalam
Warga Rafles Hills yang tergusur